Bitung, Gemasulut.net- Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar mengikuti Rakor Inflasi Daerah Secara Virtual, di ruang kerjanya. Senin, 27 Februari 2023.
Dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negri Muhammad Tito Karnavian memaparkan materi tentang pengendalian inflasi Tahun 2023, dan membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah masing-masing tahun 2023.
Dia juga menyampaikan kembali arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat kerja nasional asosiasi pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang menekankan tentang;
1.Peningkatan Konsumsi dan Belanja Masyarakat
– PPKM telah dicabut, mobilitas dan belanja masyarakat harus di genjot, manfaatkan even-even Seni dan olahraga, permudah perijinan untuk meningkatkan ekonomi. Promosikan desa wisata untuk menyerap produk UMKM daerah.
2.Hilirisasi Produk
– Hilirisasi itu bukan hanya di nikel, tembaga (hasil tambang) tetapi juga ada di perikanan, pertanian dan perkebunan.
3.Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah Masing-masing
– Jaga harga dan jaga pasokan, sinergi antar daerah penting terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang. Kontrol langsung dengan turun kepasar karna ini menyangkut dengan inflasi.
4.Belanja Produk Dalam Negri
– Dorong APBD untuk membeli produk dalam negri agar dapat membantu UMKM naik kelas.
5.Peningkatan iklim Investasi
– Tolong di cek kembali terkait kemudahan perizinan, undang dan tingkatkan daya tarik untuk melakukan investasi.
6.Penurunan Stunting
– Tolong di monitor agar selalu ada penurunan setiap tahunnya
7. Masa Depan Tenaga Honorer
– Urusan tenaga honorer masih dibahas untuk ditemukan jalan tengahnya.
Ada juga arahan presiden tentang pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yaitu,
1.Kepala daerah terus memonitor setiap minggu,dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi
2.kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
3.Pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (mingguan) perintahkan Sekda sebagai Kasatgas pangan agar mengendalikan harga pangan.
4.Daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (khususnya tarif PLN, PDAM, angkutan Kota).
Turut hadir dalam kegiatn tersebut, Perwakilan Forkopimda Kota Bitung, Para Kepala Perangkat Daerah yang terkait.
(*/Vivi)
